Sebelumnya, bencana dipersepsikan sebagai masalah individual warga negara semata atau paling banter dianggap sebagai persoalan kemanusiaan dari masing-masing komunitas yang dirundung bencana tertentu. Kemudian, seiring dengan berkembangnya kajian tentang kebencanaan dan rentang tanggung jawab negara, pengertian tentang bencana pun mencakup juga masalah hukum, bahkan meluas ke ranah hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, termasuk dalam lingkup internasional. Selanjutnya, masalah hukum bencana berkembang lagi sehingga sampai pada sebuah tataran bahwa bencana bukan hanya harus ditangani saat terjadi, tetapi juga meliputi prabencana sampai dengan fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Semua ini tentu saja tidak terlepas dari peran politik penguasa dalam merespons bencana yang bukan lagi hanya sebatas isu individual dan kemanusiaan belaka, melainkan sebagai isu krusial negara yang sepatutnya dilandasi payung hukum yang jelas dan tegas. Lalu, apa hubungan hukum dengan bencana? Jika kita telusuri sejarah politik hukum bencana di Indonesia, maka akan tergambar bahwa hukum berfungsi untuk memperluas kewajiban pemerintah dalam melindungi dan memberikan jaminan sosial, ekonomi, dan politik kepada masyarakat yang berpotensi terkena benacana. Selain itu, hukum berfungsi merekayasa masyarakat agar memiliki budaya sadar bencana.

Tentang Penulis

H.T. Ahmad Dadek, S.H., M.H
Website:
Email:

Order Buku

Bab 1 Politik hukum bencana

Politik adalah “seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional”. Ini adalah definisi politik yang paling umum dan biasa digunakan kaum politik praktis. Politik juga dilihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu “usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama” sebagaimana didefinisikan dari teori klasik Aristoteles. Politik juga dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara, atau kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya, bahkan dalam era modern sekarang ini politik diartikan sebagai “proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik”. Politik dari sudut asal usul bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “politikos” yang berasal dari kata “polis” yang berarti negara kota (city state). Awalnya kata politik berkaitan dengan pengaturan bersama kehidupan warga dalam kota tersebut. Kemudian, kata “politikos” berkembangan menjadi: “dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara”. Kedua, didefinisikan sebagai “proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.” Definisi ini gabungan dari berbagai definisi yang berbeda dari para ahli mengenai hakikat politik dalam ilmu politik.

Politik pertama dikaitkan dengan politic atau kekuasaan, artinya politik mengarah memperoleh, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan. Kedua, politik sebagai sebuah policy atau Kebijakan: merujuk pada serangkaian tujuan yang hendak dicapai, ketiga politik dikaitkan dengan siyasah, menunjuk pengaturan urusan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pengertian hukum secara umum dapat dijelaskan bahwa hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. KBBI mengartikan bencana sebagai kejadian yang menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan, bahkan kecelakaan dan bahaya. KBBI juga memberikan pengertian atas “bencana alam” dengan pengertian yang sederhana “bencana yang disebabkan oleh alam (seperti gempa bumi, angin besar, dan banjir)”.

Bab 2 masalah hukum bencana di indonesia

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa hukum kebencanaan bukan hanya hukum positif yang ada dalam UUPB, tetapi ada beberapa Undang-undang lain seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undangundang terkait lainnya. Namun, dari seluruh undang-undang yang berlaku positif di Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah undang-undang pokok yang harus dipedomani, karena undang-undang ini khusus mengatur masalah sistem penanggulangan bencana secara terpadu, walaupun banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

UUPB adalah sistem hukum pokok dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia, di samping itu sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya tentang definisi Hukum Bencana dimana semua undangundang dalam negara Republik Indonesia jika ada yang mengatur masalah bencana adalah hukum bencana, termasuk di dalamnya hukum tentang wabah, lingkungan hidup dan bahkan hukum perikanan yang mengatur dalam keadaan kahar juga bagian dari sistem hukum bencana. Namun, di Indonesia sebuah Undang-undang selalu ada peraturan pelaksanaanya, seperti UUPB dimana mengisyaratkan keperluan 6 (enam) PP dan 2 (dua) Perpres, namun sampai sekarang, Perpres tentang mekanisme penetapan darurat bencana tersebut belum juga terbit, sementara surat keputusan penetapan terus diterbitkan terutama oleh para kepala daerah. Penerbitan tanpa ada tolak ukur dan tujuan tentunya akan menimbulkan upaya-upaya pemanfaatan surat penetapan darurat bencana untuk memanfaatkan dana Belanja Tak Terduga, atau hanya ingin memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat. Demikian juga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana PP-nya tentang Karantina Wilayah juga belum terbit, walaupun dalam penanganan Covid 19 ini sedang dikebut pelaksanaannya.

Jika dalam keadaan “Darurat Kesehatan” Pemerintah menerbitkan Keppres pada tanggal 31/03/2020 yang berisikan diantaranya menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sedangkan tentang “Darurat Bencana” sesuai dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diterbitkan pada tanggal 13/4/2020 yang menetapkan Covid 19 sebagai Bencana Nasional, di mana Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di daerah agar menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Bab 3 penanggulangan bencana

Pemahaman bencana mengalami perkembangan dalam orang memahaminya, sebelum tahun 1950 bencana besar ini dipandang sebagai “Kisah Para Rasul Allah”. Peristiwa yang merusak adalah hukuman ilahi untuk kelakuan moral yang buruk, bukan sebagai konsekuensi dari penggunaan manusia atas bumi. Ini mendorong penerimaan bencana secara umum sebagai peristiwa eksternal yang tak terhindarkan. Antara 1950–1999, bencana menurut Gilbert White (1936, 1945) adalah bahaya alam bukanlah fenomena fisik di luar masyarakat tetapi terkait dengan keputusan individu yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelesaikan dan mengembangkan tanah rawan bahaya. Kontribusinya adalah untuk memperkenalkan perspektif sosial (ekologi manusia) ke dalam mitigasi bahaya dan untuk mempertanyakan apakah bahaya alami benar-benar ada. Pendekatan White diperkuat oleh pengakuan berikutnya bahaya buatan manusia atau teknologi, terutama pencemaran lingkungan, digambarkan sebagai bahaya semu-alami (Burton dan Kates, 1964).

Tahun 2000 dan seterusnya, penelitian tentang bahaya terus tumbuh dalam skala dan keragamannya. Banyak ide yang diberikan oleh komunitas ilmu sosial telah berakar. Sebagai contoh, pergeseran penekanan dari bahaya ke bencana terus berlanjut dan sorotan pada kerentanan manusia telah dipertahankan. Namun, perbedaan penting tetap ada. Kekuatan dari pendekatan berbasis bencana terletak pada merumuskan konsep kemiskinan dan kerentanan untuk membantu melindungi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Prioritas saat ini adalah untuk menyelaraskan antara ancaman, risiko, dan ketahanan masyarakat di seluruh disiplin ilmu terkait bahaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang. Bahaya dan bencana lingkungan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Di dunia modern, mereka terkait erat. Pada periode ini, memberikan pengurangan bencana secara efektif kepada orang-orang yang paling berisiko dengan cara-cara yang sensitif secara finansial, lingkungan, dan budaya. Periode ini sudah melakukan pendekatan a) metode mitigasi yang sebelumnya disepakati melalui konsultasi publik dan keterlibatan yang cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa depan, b) melatih masyarakat adat untuk mengambil lebih langsung tanggung jawab untuk pengurangan bencana, c) menolak suara-suara kuat yang menyerukan kembalinya cepat ke normal setelah bencana jika kondisi normal tidak berkelanjutan.

Bab 4 hukum bencana internasional

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terlepas yang pertama dan utama adalah regulasi-regulasi internasional, karena bila dibandingkan dengan pengaturan subtansi hukum antara Indonesia dengan regulasi di dunia internasional lebih maju dan duluan. Dalam kasus gempa dan tsunami Aceh 2004, ketiadaan regulasi nasional yang memadai, mengakibatkan banyak pihak memanfaatkan regulasi-regulasi di dunia internasional, hal ini dibutuhkan karena dunia internasional baik dari badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) maupun dari negara penyumbang serta Lembaga swadaya internasional (LSM/NGO) ingin mendapatkan kepastian hukum atas bantuan yang mereka berikan. Kasus pengusiran UNHCR dari Aceh pada tahun 2005 adalah sebuah contoh bahwa Indonesia pada saat itu belum bisa berdiri diatas prinsip hukum dan kemanusiaan, tetapi menggunakan instrumen politik untuk membatasi bahkan mengusir UNHCR badan PBB itu untuk keluar walaupun tiga bulan kemudian mereka masuk lagi. Alasan pemerintah mengusir mereka adalah “mereka turut melakukan dan membantu penetapan status para pelarian Aceh di Malaysia dengan memberikan mereka status pengungsi”.

Bagi korban bencana memperoleh bantuan kemanusiaan merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, namun ketidakpastian telah menyebabkan terhambatnya penyampaian bantuan, seperti masih ada beberapa negara yang meskipun tidak sanggup untuk memberikan bantuan di negerinya sendiri, tetapi “masih ragu-ragu dalam memberikan izin masuknya bantuan kemanusiaan dari luar negeri”. Ketiadaan sistem hukum penanggulangan bencana dalam suatu negara bisa menyebabkan jatuhnya pemerintah karena ketidakmampuan dalam mengelola manajemen bencana, kemudian ketiadaan hukum bencana juga menyebabkan kerugian dan kerusakan nasional pada skala yang melumpuhkan, akan bermasalah dengan program bantuan internasional, menyebabkan keterlambatan pembangunan nasional, bahkan trauma manusia yang parah, kesulitan dan penderitaan, kerusakan dan kerusakan lingkungan yang luas.

Bencana adalah pola alam yang selalu melahirkan kehidupan diluar normal, susah untuk diprediksi walaupun untuk bencana tertentu bisa dihitung, namun umumnya tidak terduga sebagaimana Covid 19. Karenanya untuk menangani bencana efektif diperlukan pendekatan yang diperhitungkan dengan cermat dan akurat yang melibatkan orang banyak, pemerintah, lembaga nonpemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Kesepakatan-kesepakatan model seperti ini merupakan undang-undang bagi para pihak sebagaimana asas hukum perdata yang berlaku selama ini yaitu asas “Pacta Sunt Servanda” yaitu asas Kepastian Hukum dalam perjanjian. “Para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan”.

Bab 5 hukum dan bencana nasional

Indonesia memiliki hukum bencana yang terpadu secara resmi sejak diterbitkannya UU no 24 Tahun 2007. UU ini juga lahir atas kejadian gempa dan tsunami Aceh yang merenggut hampir 200 ribu orang nyawa. Sebelum lahirnya UUPB ini, regulasi penanggulangan sangat terbatas. Sejarah hukum, bencana di Indonesia memperlihat proses sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno113 hukum adalah hak (kepentingan) dan kewajiban (pembatasan) yang bersifat abtrak, baru menjadi kenyataan apabila subyek hukum diberi hak dan kewajiban, jika tidak, maka hukum bersifat pasif apabila tidak diterapkan dalam peristiwa konkret. Hukum Bencana di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti, hal ini dimulai dari “bagian dari hukum darurat” (dimana fungsi penanggulangan bencana menempel kepada instansi lainnya hanya pada penanganan darurat, belum begitu komplek) sampai pada tahun 2007 menjadi “UU yang terpadu” yaitu dengan diterbitkannya UUPB. Inilah yang oleh Sudikno dinamakan “konkretisasi hukum’ yaitu hukum menjadikan hak dan kewajiban melalui perantara “peristiwa hukum” yaitu kejadian, keadaan atau perbuatan orang yang oleh hukum dikaitkan dengan akibat hukum.

Sebagaimana diketahui, sebelum dan setelah UUPB lahir begitu banyak UU terkait juga mengatur masalah. Hal ini menyebabkan penanggulangan bencana saat ini mengalami permasalahan secara hukum karena ketidakefektifan penanggulangan bencana yang diakibatkan oleh ketidakselarasan norma hukum, serta benturan kewenangan dan kurangnya koordinasi antarlembaga yang bertanggung jawab terhadap terjadinya bencana. Hal ini disebabkan oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur norma terkait dengan bencana dan memberikan kewenangan kepada beberapa beberapa kementerian/lembaga/ pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan bencana. Dengan adanya UUPB, negara memberikan “kapasitas hukum” yang oleh Hans Kelsen diartikan sebagai proses pemberian hak dan kewajiban kepada masyarakat dan negara untuk memiliki yang dinamanya “kapasitas untuk bertindak” yaitu kemampuan subyek hukum untuk mengekpresikan secara hukum kapasitas hukum yang dimilikinya.

BAB 6 hukum dan kesiap-siagaan bencana

Sebagaimana perkembangan sejarah, bahwa kaitan hukum dengan bencana adalah dua jalan yang bertemu dalam sisi sejarah kejadiannya—dari “kejadian yang tidak bermakna apa-apa” bagi negara dan kerugian bagi masyarakat menjadi peristiwa yang dimaknai oleh hukum menjadi “peristiwa hukum” seperti awalnya bencana dianggap adalah akibat peristiwa yang harus ditanggung individu, dimana kerajaan atau tatanan kuno dari tatanan negara tidak memiliki kewajiban sedikitpun untuk mencegah dan mengurangi atau melaksanakan mitigasi bencana untuk melindungi jiwa dan harta benda masyarakat, bahkan termasuk sarana umum yang boleh dikatakan miliki negara. Hans Kelsen menyebut hal tersebut sebagai proses “transaksi hukum” yaitu kapasitas untuk menciptakan hak dan kewajiban hukum belum berjalan.

Pada tahun 2014 IFRC meluncurkan studi perbandingan terbesar untuk pengurangan risiko bencana yang dilakukan sampai saat ini: Hukum dan peraturan yang efektif untuk pengurangan risiko bencana: sebuah laporan multi-negara. Pada bulan Desember 2015, IFRC meluncurkan Daftar Periksa tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Hukum dan Buku Pegangan tentang Pengurangan Risiko Bencana di Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-32.. Saat ini hubungan manusia dengan alam serta bencana adalah cara pilihan keputusan dari individu, komunitas, dan negara yang membuat perbedaan dampak bagi mereka yang terkena risiko bencana, apakah alam berubah menjadi bencana atau tidak. Pilihan-pilihan tersebut disusun dan dibuat dengan tujuan mengurangi dampak manusia dari bahaya alam dapat digambarkan sebagai proses Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam arti luas. Misalnya dalam penanganan Covid 19, masing-masing negara memiliki cara dan pilihan sendiri dalam penanganannya, di Amerika Serikat, karena agak terlambat dan semangat kebebasan yang sangat tinggi membuat korban yang begitu banyak, sedangkan di Taiwan dilakukan dengan menentaskan ekor dari pandemi, maka risiko bencana dapat dikendalikan tanpa harus mengalami aspek ekonomi dan lockdown warga yang menimbulkan kesengsaraan ekonomi.

Di dunia internasional ada kesepakatan luas bahwa kerangka hukum adalah alat penting bagi pemerintah untuk membentuk pilihanpilihan itu, baik untuk mereka sendiri maupun untuk orang lain. Sebanyak 168 negara telah sepakat atas Hyogo Framework for Action 2005-2015 : Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters (HFA). Prioritas pertama untuk Aksi ini adalah untuk memastikan bahwa PRB adalah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk implementasinya, terutama melalui kerangka kerja kebijakan, legislatif dan institusional untuk PRB.

BAB 7 hukum keadaan darurat bencana indonesia

Letak Indonesia sekitar pusaran geologi, berpotensi memicu terjadinya bencana. Di daratan Indonesia terdapat pusaran yang dinamakan “The ring of fire” atau “Cincin api”. Gunung Api di Indonesia merata di seluruh dataran sepanjang Sumatera, Jawa, Bali bahkan ke Kalimantan. Sedangkan di lautan, Bumi Indonesia adalah tempat pertemuan lempeng tektonik yang memicu Gempa dan Tsunami. Kejadian Gempa dan Tsunami Aceh 2004 adalah salah satu bukti betapa pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasian, dan Pasifik telah memicu banyak gempa dan tsunami di Sumatera. Indonesia juga dilewati “Sabuk vulkanik” yang melewati SumateraJawa-NTT-Sulawesi dan memiliki banyak dataran rendah dengan rawarawa yang luas. Dengan tropis dua musim, panas dan hujan, arah angin, cuaca dan suhu berubah dengan ekstrem. Fisik dan kimiawi permukaan bumi Indonesia sangat beragam sehingga menghasilkan kesuburan yang sangat Indah. Karena letaknya yang sangat unik, kondisi ini menimbulkan ancaman “bencana terutama bencana hidrometeorologi seperti tanah, longsor, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan.”

Ada paling tidak empat faktor bahwa di Indonesia, masalah bencana akan semakin potensial terjadi. Pertama letaknya di pertemuan lempeng di darat menjadikan Indonesia terletak di “Ring of fire” atau “Cincin api” yang mengakibatkan gunung api di Indonesia tersusun rapi sampai ke Sulawesi bahkan ke Kalimantan. Kedua, Indonesia terletak di pusat dataran rendah dan pergunungan yang berawa yang berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor, ketiga pertambahan penduduk Indonesia yang semakin besar yang tidak diimbangi dengan kesadaran terhadap bencana, keempat, perusakan hutan dan alam yang semakin memprihatinkan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan alam.

Dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), maka pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya didahului dengan penerbitan SPMK akibat bencana alam sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh SKPA dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBA. Kita pahami bersama bahwa kegiatan bencana alam bukanlah penanganan yang harus permanen, tetapi merupakan pekerjaan tanggap darurat dalam masa kedaruratan, artinya kalau jembatan yang putus cukup dibangun jembatan darurat sepanjang dapat melayani transportasi orang, barang dan jasa, dan kalau tanggul/saluran irigasi yang putus cukup dibangun tanggul/saluran darurat sepanjang dapat mengarahkan aliran air kepada areal tujuan, bukan dibangun secara permanen.

BAB 8 hukum bencana rehab rekon

Dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini ada beberapa aspek hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Penanganan yang tepat masa rehabilitasi dan rekonstruksi akan memberikan ketangguhan kepada masyarakat pada masa yang akan datang, terutama dalam aspek mitigasi dan tata ruang. Pengalaman di Aceh saat awal gempa dan tsunami ada wacana untuk membuat garis demarkasi di pinggir pantai agar tidak ditempatkan pemukiman penduduk. Namun, masalah ketersediaan lahan di relokasi yang membutuhkan biaya terlalu besar serta adanya keterikatan antara “masyarakat” dengan “tanah” membuat wacana mitigasi tersebut pupus sudah. Di Aceh, pembangunan masa rehab rekon menunjukan bahwa “pelajaran” bencana sepertinya hal biasa saja. Padahal, tercatat dalam sebuah gua di Aceh bahwa gempa dan tsunami sekaliber tahun 2004 bukan hanya terjadi sekali, tetapi paling tidak sebelas kali.

Akibat dari kebijakan yang salah pada saat rehab rekon, maka kotakota yang ada di Aceh bagaikan “kota Pasir” yang akan menjadi objek korban pada masa yang akan datang karena gempa dan tsunami. Hal Ini juga terjadi di sebuah kota di USA tepatnya di Hilo, Hawai, pada 1 April 1946, gempa dan tsunami menimbulkan kerusakan di kota tersebut. Kemudian, timbul wacana untuk menjauhi pantai, tetapi tidak dapat diwujudkan karena berbagai kondisi teknis terutama masalah finansial. Pada May 23, 1960, tsunami besar kembali menghantam kota tersebut. Kemudian, barulah mereka memindahkan “kota” tempat tsunami hanya ditinggalkan taman-taman kota dan ruin sebagai tanda daerah bekas tsunami. Lalu, pada November 29, 1975 tsunami kembali terjadi dan kota sudah aman walaupun dihantam tsunami terutama sisi yang sudah “dikosongkan.” Hukum dalam fase ini dituntut harus bisa mengatur persoalan sosial yang timbul. Adapun persoalan yang harus di-cover oleh peraturan hukum dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi adalah 1) skema pendanaan menjadi kewenangan siapa, terutama perumahan masyarakat, 2) perumahanan korban bencana, 3) livelyhood, 4) Kebutuhan tanah relokasi, dan 5) kepastian hukum bantuan internasional.

BAB 9 PENGATURAN HUKUM ASURANSI BENCANA

Kecenderungan meningkatnya bencana dunia membutuhkan pengaturan hukum yang lebih maju selangkah dari kejadian bencana. Pandemi Covid 19 telah mengajarkan kepada dunia bahwa selama ini hukum bencana di banyak negara hanya mengacu kepada pasal-pasal yang berkaitan dengan bencana fisik. Sedangkan, bencana non fisik kurang mendapatkan perhatian. Padahal, bencana seperti wabah sudah menjadi pengulangan dalam skala besar, misalnya flue Spanyol dan sekarang Covid 19. Bencana nonfisik ini seperti wabah tidak diatur secara detail apalagi dampak ekonomi yang ditimbulkan. Akibatnya, pemerintah di dunia terpaksa memproduksi peraturan hukum dalam keadaan tidak normal dan menimbulkan banyak pertentangan dalam pelaksanaannya seperti dalam penanganan Covid 19.

Bila dibandingkan daya rusak fisik keduanya memang jauh beda, bencana fisik lebih punya daya rusak terhadap kebutuhan dasar masyarakat tetapi waktu kejadiannya singkat dan proses pemulihannya juga relatif lambat antara jarak satu sampai lima tahun. Sedangkan, wabah korona efek daya rusaknya terhadap ekonomi dunia sungguh sangat berat. Mulai dari menurunnya pertumbuhan ekonomi sampai kepada peningkatan jumlah pengangguran serta penurunan pendapatan negara. Bahkan jika keadaan tidak siap, bisa saja menimbulkan chaos dalam penanganan kesehatan dan secara politik menggerakan upaya menjatuhkan pemerintahan yang ada. Di Indonesia, kejadian bencana dalam beberapa tahun terus meningkat dan hampir seluruhnya membebani APBN dan APBD terutama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan, dari tanggungan asuransi sangat sedikit. Tentunya daya dukung keuangan pemerintah untuk membiayai bencana dengan skala yang besar sangat terbatas. Departemen Keuangan menyatakan bahwa kerugian yang diakibatkan bencana mencapai 51,4 trilyun atau setara dengan USD 3,5 miliar. Sedangkan, dana cadangan yang disediakan pemerintah hanya Rp. 3,1 trilyun setara USD 214 juta.

Sebagaimana implementasi UUPB Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diantaranya mengatur mekanisme pengalokasian dan realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bencana. Di samping itu, pemerintah juga mengatur secara khusus pembiayaan penanggulangan bencana dalam PP Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. PP ini dengan jelas menyatakan bahwa APBN dan APBD wajib menyediakan dana atas tiga periode sebagaimana disebutkan dalam UU 24/2007. Pembiayaan penanggulangan bencana juga tercantum pada beberapa regulasi lainnya seperti UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB 10 ASPEK HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA COVID 19

Sejak berjangkit di Wuhan, Hubei, China, akhir Desember 2019, banyak negara tidak menjalankan protokol peringatan dini dari penyakit ini, Covid 19 atau Corona Virus Disease 19. Indonesia juga dinilai lemah dalam pencegahan dan penegakan hukum dalam mengendalikan Covid 19. Instrumen hukum masih diterjemahkan sebagai himbauan, seruan dan belum ada sanksi hukum untuk diterapkan di dalam sistem hukum bencanapun—diingatkan sekali lagi bahwa Hukum Bencana bukan hanya ada dalam UUPB, tetapi juga pada beberapa undang-undang lainnya–masih terdapat berbagai ketimpangan dan kesenjangan serta ketidaksinkronan hukum dalam pelaksanaannya. Pemerintah pada 31 Maret 2020, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Mengapa pemerintah sampai mengeluarkan perpu ini untuk menanggulangi pandemi Covid-19? Dalam konsiderannya disebutkan, pertama, penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, Covid telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Ketiga, telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Kerenanya, pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Pertimbangan ini berdasarkan dari perpu tersebut dan dianggap sudah memenuhi keadaan kegentingan yang memaksa yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB 11 RINGKASAN

Politik adalah sebuah policy atau kebijakan yang merujuk pada serangkaian tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan oleh negara melalui sistem hukum negara. 2. Hukum didefinisi sebagai kumpulan aturan hukum positif baik yang diterbitkan oleh negara maupun masyarakat/organisasi relawan untuk mengatur hak dan kewajiban antara negara dengan masyarakat serta antara masyarakat dengan individu masyarakat serta antara negara dengan masyarakat internasional, untuk melindungi segenap kepentingan dan kehidupan masyarakat dan memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi kehidupan bersama dan keharmonisan dengan alam. Dalam konteks buku ini, maka pengertian bencana dikutip dari naskah Akademis Perubahan UU 24 Tahun 2007 yang diterbitkan atas inisiatif DPD-RI yaitu: “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis dan dampak peristiwa tersebut melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya.”

full text